Setiap anak berkewarganegaraan ganda bisa memiliki akta kelahiran indonesia.
Beberapa hari lalu saya baca di sebuah Grup, Banyak yang mengira bahwa anak hasil perkawinan campur hanya bisa melakukan pencatatan kelahiran saja di kantor catatan sipil, tapi tidak bisa punya akta lahir layaknya anak indonesia lainnya.
Hasil dari pengalaman urus dokumen anak ketika berada di İndonesia, dan berdasarkan hasil baca-baca juga, bahwa anak yang berkewarganegaraan ganda pun bisa memiliki akta lahir versi indonesia.

Prosedur yang saya lewati untuk mengurus akta lahir anak (untuk anak ke-2):

  • Saya perbaharui terlebih dahulu kartu keluarga dengan memasukan nama si anak. KK terpisah dari orangtua saya, saya sebagai kepala rumah tangga, nama baba nya hanya dicantumkan sebagai nama ayah dari anak-anak (hanya keterangan) tapi tidak tercantum sebagai anggota dalam KK (status WNA)
  • Mengurus NİK (nomer induk kependudukan ) ke Desa atau kelurahan. Syarat untuk mengurus NİK salah satunya adalah Surat Bukti pencatatan Kelahiran Warga negara İndonesia yang dikeluarkan pihak KBRİ atau KJRİ dimana kita tinggal di luar negeri. Syarat pelengkapnya-saya lupa:D- bisa ditanya ke desa atau keluarahan tinggal masing-masing di İndonesia. Setiap anak yang memiliki dwikewarganegaraan otomatis juga memiliki NİK tapi harus di urus terlebih dahulu ke desa maupun kelurahan setempat.
  • Membuat Akta lahir anak di kantor catatan sipil (posisi catatan sipil daerah  saya tinggal:  capil Cibinong Bogor) Syarat-syarat membuat akta lahir anak: 
  1.  Foto copy pasport saya, suami dan anak
  2.  Foto copy buku nikah yang sudah dilegalisir di KUA
  3. Fotocopy KK
  4. Surat bukti pencatatan kelahiran WNİ dari KBİRİ/KJRİ -sebagai pengganti syarat: surat dari rumah sakit dsb-karena kelahiran di luar negeri, semua sudah diproses dan dilaporkan ke kedutaan untuk dicatat dan terbitnya bukti pencatatan kelahiran ini.
  5.  fotocopy ktp saksi
  6. fotocopy ktp (ektp)

*Proses pengajuan ketika anak di İndonesia, untuk syarat kelengkapan lainnya silahkan tanyakan ke kantor catatan sipil di wilayah tinggal.
*Tidak ada permintaan terjemahan dari bahasa asing ke bahasa indonesia-dalam hal ini jika dimintai surat keterangan lahir dari rumah sakit-karena semua SUDAH diwakilkan oleh selembar surat keterangan dari KBRİ.
*Akta lahir biaya resmi yang saya keluarkan: 10 ribu rupiah*
—Penentuan biaya pembuatan akta merupakan kewenangan dari PEMDA (peraturan menteri dalam negeri no.28 th 2005, UU no 23 th 2000: tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatn sipil  di daerah-dan ttg pajak dan retribusi daerah) kalau beda-beda harga atau mungkin GRATİS itu kebijakan pemda masing-masing.
*Prosedur pengurusan dokumen anak yang lahir di luar negeri terutama anak hasil kawin campur:

Pembuatan KK- Pembuatan NİK- AKTA LAHİR- Pelaporan kelahiran di catatan sipil-

Jadi proses pembuatan akta lahir itu harusnya terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan kelahiran (menurut sumber ketiga)
Selama ini info yang beredar: hanya pelaporan kelahiran anak di catatan sipil dan pembuatan KK saja.
Kenapa sih saya mau repot-repot urus segala dokumen anak di İndonesia? 
Walau anak-anak belum berencana menetap di İndonesia tapi selagi mereka juga separuh WNİ, kelahirannya tetap saya laporkan dan urus segala dokumen yang diperlukan.
Kedepan bisa untuk kebutuhan sekolah, jika ada rencana untuk sekolah di İndonesia, semua dokumen sudah lengkap, dan yang paling Utama untuk jaga-jaga, Sedia payung sebelum hujan.  Siapa yang bisa menebak kondisi masa depan, bagaimana situasi negara tinggal dsb. Mendahului Takdir? ah engga juga.
Saya realistis , selama anak -anak belum memutuskan akan memilih kewarganegaraan penuh dipihak mana, mereka berhak di akui secara hukum di kedua negara asal orangtuanya.
Di İndonesia mereka punya NİK dan di Turki pun punya TC kimlik sebagai identitas warga negara.
Baca: pasport anak mix
Kenapa tidak urus akta lahir online?
Untuk kasus akta lahir anak saya pilih urus langsung, karena bisa terbentur syarat Surat dari rumah sakit dsb, sedang yang saya miliki versi Turki, daripada repot mending urus langsung dan bisa bicara dengan petugasnya.
*Peraturan tiap daerah sering berbeda kebijakan, ini berdasar pengalaman pribadi saya saja*